Mengapa Angka Kemiskinan Indonesia Versi BPS dan Bank Dunia Berbeda?

PERDEBATAN mengenai angka kemiskinan Indonesia kembali mengemuka. Badan Pusat Statistik mencatat kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Pada saat yang sama, Bank Dunia menghasilkan angka yang jauh lebih tinggi karena menggunakan standar garis kemiskinan internasional yang berbeda. Perbedaan ini sekilas tampak seperti pertentangan data, padahal sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan dua cara pandang dalam membaca kemiskinan.

Kita perlu berhati-hati sebelum menyimpulkan bahwa salah satu lembaga keliru. BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang dibangun berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Penghitungannya mempertimbangkan konsumsi makanan dan kebutuhan nonmakanan, tingkat harga, pola konsumsi, serta karakteristik wilayah. Dengan pendekatan tersebut, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia.

Bank Dunia memiliki tujuan berbeda. Standar internasional digunakan agar kondisi kemiskinan dapat dibandingkan antarnegara. Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan US$8,30 per kapita per hari berdasarkan paritas daya beli atau PPP 2021 untuk proyeksi 2026. Standar tersebut bukanlah garis kemiskinan nasional Indonesia, melainkan alat pembanding global. Karena itu, angka yang dihasilkan memang dapat jauh lebih besar daripada angka BPS.

Di sinilah kita sering terjebak pada kesalahan membaca statistik. Kita cenderung menganggap satu angka sebagai kebenaran tunggal. Padahal, angka statistik selalu lahir dari definisi, metode, asumsi, dan tujuan pengukuran tertentu. Dua angka yang berbeda tidak otomatis berarti salah satunya palsu. Yang lebih penting adalah memahami pertanyaan apa yang hendak dijawab oleh masing-masing angka.

Persoalannya justru menjadi menarik ketika kita melihat kehidupan masyarakat sehari-hari. Seseorang yang secara statistik berada sedikit di atas garis kemiskinan belum tentu hidup sejahtera. Mereka mungkin mampu memenuhi kebutuhan minimum hari ini, tetapi sangat rentan ketika harga pangan meningkat, kehilangan pekerjaan, mengalami gangguan kesehatan, atau menghadapi kebutuhan pendidikan anak. Artinya, kemiskinan bukan sekadar persoalan berada di bawah sebuah garis, tetapi juga mengenai seberapa jauh kemampuan seseorang bertahan ketika menghadapi guncangan ekonomi.

Karena itu, angka 8,07 persen tidak boleh dibaca sebagai tanda bahwa persoalan kemiskinan Indonesia telah selesai. Sebaliknya, angka Bank Dunia yang jauh lebih tinggi juga tidak tepat jika langsung digunakan untuk menyatakan bahwa seluruh penduduk di bawah standar tersebut adalah miskin menurut definisi nasional Indonesia. Kedua angka tersebut harus ditempatkan dalam konteks masing-masing.

Kita justru membutuhkan keduanya. Data BPS penting untuk merancang kebijakan nasional, menentukan sasaran perlindungan sosial, dan memahami kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan kondisi lokal. Sementara itu, ukuran Bank Dunia membantu kita melihat posisi Indonesia dalam perspektif global serta mengukur seberapa besar masyarakat masih memiliki daya hidup yang relatif rendah dibandingkan standar negara berpendapatan menengah atas.

Yang lebih penting, perdebatan angka jangan sampai mengalihkan perhatian dari substansi. Di balik persentase terdapat rumah tangga yang menghadapi pendapatan tidak pasti, pekerja informal, petani dengan harga komoditas yang berfluktuasi, serta keluarga yang harus memilih antara memenuhi kebutuhan hari ini dan mempersiapkan masa depan. Kemiskinan Indonesia terlalu kompleks untuk dibaca hanya melalui satu indikator. Tantangan sesungguhnya bukan memenangkan perdebatan statistik, melainkan memastikan semakin sedikit masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, semakin kecil kelompok yang rentan jatuh miskin, dan semakin kuat kemampuan rumah tangga Indonesia membangun kehidupan yang layak.