Mengapa Kita Harus Peduli dengan Pajak: Dari Teori ke Realita Kehidupan Sehari-hari

SETIAP kali kita menerima struk belanja dengan tulisan kecil “PPN 11%”, mungkin kita tak berpikir jauh. Atau saat gaji bulanan kita sudah dipotong pajak penghasilan, kita hanya mengeluh tanpa benar-benar tahu ke mana uang itu mengalir. Padahal, pajak bukan sekadar potongan angka, melainkan darah kehidupan bagi sebuah negara. Kita semua adalah bagian dari sistem keuangan publik yang tak terlihat namun amat berdampak bagi kehidupan sehari-hari.

Pajak adalah pembayaran wajib yang dikumpulkan oleh pemerintah dari individu dan badan usaha. Secara teoritis, pajak dapat dikenakan secara progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi persentase pajaknya), proporsional (persentasenya tetap), atau regresif (semakin tinggi pendapatan, semakin rendah persentasenya). Masing-masing struktur pajak membawa dampak sosial dan ekonomi yang berbeda. Di Indonesia sendiri, struktur pajak penghasilan cenderung progresif—dimaksudkan untuk menyeimbangkan ketimpangan sosial.

Namun, keadilan dalam pajak tidak selalu berjalan mulus. Mari kita lihat studi kasus yang masih hangat: pajak ekspor CPO (Crude Palm Oil) yang sempat menjadi sorotan publik. Pemerintah menerapkan tarif pajak tinggi terhadap ekspor CPO dengan alasan menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri dan memperoleh penerimaan negara. Tetapi di sisi lain, kebijakan ini menuai protes dari petani sawit skala kecil yang merasa tidak mendapat manfaat dari kebijakan tersebut, sementara pengusaha besar bisa "menghindari" pajak melalui berbagai celah hukum.

Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bagaimana prinsip ability-to-pay—bahwa yang mampu membayar lebih seharusnya membayar lebih—tidak selalu berjalan lancar dalam praktiknya. Terkadang, aktor besar dalam perekonomian mampu melakukan tax avoidance secara legal, bahkan tax evasion secara ilegal, sementara rakyat kecil tetap taat membayar tanpa tahu kemana dana itu akan digunakan.

Di sisi lain, ada pula pendekatan benefit principle, yaitu mereka yang paling banyak menikmati layanan publik seharusnya membayar paling besar. Contohnya bisa kita lihat dalam sistem tol jalan raya. Orang yang menggunakan tol lebih sering—dan mungkin memiliki kendaraan pribadi yang lebih mahal—pada dasarnya membayar lebih banyak melalui tarif tol. Namun, sistem ini juga memunculkan pertanyaan: bagaimana dengan mereka yang tinggal di daerah tanpa akses tol atau layanan publik yang layak? Apakah pajak yang mereka bayarkan tidak kembali dalam bentuk fasilitas yang adil?

Pajak juga berperan besar dalam distribusi pendapatan. Negara-negara seperti Denmark dan Swedia memiliki rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang tinggi, namun masyarakatnya menikmati layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan gratis. Di sisi lain, negara-negara seperti Meksiko dan bahkan Amerika Serikat memiliki rasio yang lebih rendah, tetapi ketimpangan sosial cenderung lebih tinggi. Di sinilah kita bisa melihat bahwa sistem perpajakan bukan semata-mata soal teknis keuangan, tapi juga cerminan nilai-nilai keadilan sosial yang kita anut sebagai bangsa.

Tak hanya pajak, pemerintah juga memiliki alternatif lain untuk membiayai kebutuhan negara, seperti utang (debt finance), pencetakan uang (inflationary finance), atau user charges seperti biaya parkir, retribusi pasar, atau tiket masuk taman kota. Di beberapa daerah, kita mulai melihat penerapan earmarked taxes, misalnya pajak kendaraan bermotor yang sebagian dialokasikan untuk pembangunan jalan atau subsidi transportasi umum. Ini adalah bentuk transparansi anggaran yang patut diapresiasi karena membuat kita lebih sadar akan manfaat langsung dari pajak yang kita bayarkan.

Sayangnya, kesadaran pajak di Indonesia masih cukup rendah. Menurut data terakhir dari Kementerian Keuangan, tingkat kepatuhan pajak masih di bawah target. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya transparansi dan ketidakpercayaan publik terhadap penggunaan anggaran. Ketika kita melihat kasus korupsi atau pengadaan barang publik yang tidak efisien, rasa enggan untuk membayar pajak pun meningkat.

Namun, di sinilah kita punya peran penting. Kita perlu sadar bahwa pajak bukan sekadar beban, melainkan bentuk kontribusi aktif terhadap keberlanjutan negara. Pajak membiayai pendidikan anak-anak, layanan kesehatan, infrastruktur, hingga gaji aparat penegak hukum. Bahkan, saat terjadi bencana alam, dana bantuan yang digelontorkan pemerintah bersumber dari kas negara—yang salah satunya diisi oleh pajak kita.

Sebagai warga negara yang baik, kita bisa mulai dari hal sederhana: memastikan NPWP aktif, melaporkan SPT tahunan, dan mengedukasi orang di sekitar kita. Pemerintah juga perlu terus meningkatkan kualitas layanan publik dan transparansi penggunaan anggaran agar tercipta hubungan timbal balik yang sehat antara negara dan rakyat.

Pada akhirnya, pajak bukan sekadar instrumen ekonomi, tapi cermin relasi antara negara dan warganya. Kita membayar bukan karena takut, tapi karena peduli. Kita berkontribusi bukan karena terpaksa, tapi karena tahu bahwa tanpa partisipasi kita, negara tak akan berjalan. Kita mungkin tidak bisa melihat langsung hasil dari setiap rupiah yang kita bayarkan, tapi yakinlah bahwa setiap jembatan, sekolah, dan rumah sakit yang berdiri adalah bukti nyata bahwa kontribusi kita berarti.

Jadi, masihkah kita berpikir bahwa pajak itu menyebalkan? Atau sudah saatnya kita melihatnya sebagai bentuk cinta yang diam-diam tapi nyata pada negeri ini?