Mengenang Peristiwa Kudatuli dan Titik Balik Perjalanan Demokrasi

Kerusuhan Kudatuli [Foto: Kompas]

DEMOKRASI sering kali kita nikmati sebagai sesuatu yang biasa. Kita bebas menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, mengkritik kebijakan pemerintah, atau berdiskusi tentang politik tanpa rasa takut seperti yang pernah dialami generasi sebelumnya. Namun, kebebasan itu tidak datang begitu saja. Ia merupakan hasil dari perjalanan panjang yang dipenuhi benturan kepentingan, keberanian warga negara, dan berbagai peristiwa yang mengubah arah sejarah. Salah satu di antaranya adalah Peristiwa 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal sebagai Kudatuli.

Bagi generasi yang lahir setelah Reformasi, tanggal itu mungkin hanya menjadi satu baris dalam buku pelajaran sejarah. Padahal, 27 Juli 1996 adalah salah satu penanda bahwa fondasi Orde Baru mulai retak. Bukan karena rezim langsung runtuh pada hari itu, melainkan karena publik mulai menyaksikan secara terbuka bagaimana kekuasaan dipertahankan melalui cara-cara yang dipandang bertentangan dengan semangat demokrasi.

Akar persoalan bermula dari konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Setelah Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI dalam Kongres Surabaya tahun 1993, dukungan masyarakat terhadap dirinya terus menguat. Di tengah dominasi politik Orde Baru, Megawati dipandang banyak orang sebagai simbol alternatif politik. Popularitas itulah yang kemudian memunculkan ketegangan ketika pemerintah lebih mengakui kepengurusan hasil Kongres Medan yang dipimpin Soerjadi. Sejak saat itu, PDI terbelah menjadi dua kubu yang sama-sama mengklaim memiliki legitimasi.

Perselisihan itu mencapai puncaknya pada pagi hari, 27 Juli 1996. Kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, yang selama beberapa hari menjadi tempat berkumpulnya pendukung Megawati, diambil alih oleh kelompok pendukung Soerjadi dengan dukungan aparat keamanan. Bentrokan pun tidak terhindarkan. Dalam hitungan jam, konflik meluas menjadi kerusuhan di berbagai titik Jakarta. Bangunan dibakar, kendaraan dirusak, dan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Korban jiwa berjatuhan, ratusan orang terluka, sementara banyak lainnya ditangkap. Hingga kini, jumlah pasti korban masih menjadi perdebatan karena adanya perbedaan data dari berbagai pihak.

Yang membuat Kudatuli terus dikenang bukan semata-mata karena kekerasan yang terjadi, melainkan karena peristiwa itu memperlihatkan dua cara pandang yang saling bertolak belakang. Pemerintah saat itu menilai kerusuhan dipicu oleh kelompok yang mengganggu stabilitas nasional. Sebaliknya, berbagai organisasi masyarakat sipil, aktivis hak asasi manusia, dan pengamat politik melihatnya sebagai cerminan sempitnya ruang kebebasan politik pada masa itu. Perbedaan tafsir tersebut menunjukkan bahwa sejarah tidak pernah hanya berbicara tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana sebuah peristiwa dimaknai.

Ironisnya, upaya meredam gejolak politik justru menghasilkan efek sebaliknya. Kudatuli menjadi titik yang menyatukan keresahan berbagai kelompok masyarakat. Mahasiswa, akademisi, aktivis, hingga kalangan intelektual semakin lantang mempertanyakan praktik kekuasaan yang dianggap terlalu sentralistik. Isu demokrasi, supremasi hukum, kebebasan pers, dan hak asasi manusia yang sebelumnya lebih banyak dibicarakan di ruang-ruang diskusi kampus mulai bergema di ruang publik. Kesadaran bahwa perubahan politik adalah sebuah kebutuhan semakin meluas.

Dua tahun kemudian, gelombang Reformasi 1998 mengguncang Indonesia dan mengakhiri pemerintahan Presiden Soeharto yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade. Tentu saja, runtuhnya Orde Baru tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu peristiwa. Krisis ekonomi Asia, tekanan sosial, gerakan mahasiswa, dan berbagai dinamika politik memiliki peran yang sama pentingnya. Namun, Kudatuli layak ditempatkan sebagai salah satu mata rantai yang mempercepat lahirnya kesadaran kolektif bahwa demokrasi tidak mungkin tumbuh jika ruang perbedaan terus dibatasi.

Hari ini, tepat tiga puluh tahun peritiwa Kudatuli terjadi, tetapi pesan yang ditinggalkan Peristiwa 27 Juli 1996 masih terasa relevan. Demokrasi bukan hanya tentang penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun. Demokrasi juga berarti menjamin hak setiap warga negara untuk berbeda pendapat, menghormati kompetisi politik yang adil, memastikan penegakan hukum berjalan tanpa diskriminasi, serta menempatkan negara sebagai pelindung kebebasan sipil, bukan sebaliknya.

Karena itu, mengenang Kudatuli seharusnya tidak dimaknai sebagai upaya menghidupkan kembali luka masa lalu atau memperpanjang pertentangan politik. Sebaliknya, peristiwa tersebut dapat menjadi ruang refleksi bersama. Bangsa yang dewasa bukanlah bangsa yang melupakan sejarahnya, melainkan bangsa yang berani mempelajarinya secara kritis agar kesalahan yang sama tidak terulang.

Sejarah memang tidak dapat diubah. Namun, cara kita memaknai sejarah akan menentukan arah masa depan. Kudatuli mengajarkan bahwa demokrasi tidak lahir dari ruang yang sunyi. Ia tumbuh dari keberanian mempertanyakan kekuasaan, dari kesediaan menerima perbedaan, dan dari komitmen untuk menempatkan hukum di atas kepentingan politik. Jika pelajaran itu terus kita jaga, maka Peristiwa 27 Juli 1996 tidak hanya menjadi catatan masa lalu, melainkan juga pengingat bahwa kualitas demokrasi selalu bergantung pada kesediaan kita untuk merawatnya setiap hari.