Cuti dan Libur Serempak, Ekonomi Terdampak?

DI tengah kalender padat libur nasional dan cuti bersama pada Mei dan Juni tahun ini, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa waktu istirahat yang seharusnya memberi kesegaran justru memunculkan dilema baru, terutama di sektor produktif. Dalam realitasnya, cuti dan libur serempak secara beruntun ternyata memberikan tekanan bagi pelaku usaha, terutama industri, yang harus meliburkan pekerja, menanggung biaya gaji secara penuh, namun menghadapi penurunan produktivitas.

Cuti bersama yang awalnya dimaksudkan untuk mendorong mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi, kini justru berbalik arah. Banyak di antara kita yang tidak benar-benar memanfaatkan waktu libur tersebut untuk berwisata atau konsumsi tambahan karena alasan finansial. Di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan pokok, mayoritas masyarakat lebih memilih tetap berada di rumah. Alhasil, tujuan perputaran ekonomi melalui momentum libur tersebut gagal tercapai secara optimal.

Masalahnya bukan pada hari libur nasional, melainkan pada kebijakan cuti bersama yang diberlakukan seragam. Kita seakan dipaksa untuk libur, terlepas dari apakah kita membutuhkannya atau tidak. Hak cuti yang semestinya fleksibel dan bisa digunakan sesuai kebutuhan personal, kini justru diarahkan menjadi hari libur kolektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitasnya, terutama dalam kondisi ekonomi yang sedang lesu. Alih-alih mendorong konsumsi, banyak dari kita justru pasif dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian.

Dari sudut pandang dunia usaha, beban yang ditimbulkan oleh cuti bersama juga tidak bisa dianggap remeh. Ketika operasional terhenti, output menurun. Tapi tanggung jawab finansial tetap harus dipenuhi. Tidak semua sektor bisa menyesuaikan ritme kerja terhadap pola libur seperti ini. Industri manufaktur, logistik, hingga jasa produktif menghadapi tantangan dalam memenuhi target produksi dan pelayanan. Ketika kita dipaksa libur, proses kerja menjadi tidak efisien, dan imbasnya adalah kerugian ekonomi jangka pendek hingga menengah.

Kita juga perlu melihat efek domino dari produktivitas yang terganggu. Ketika produksi turun, pasokan barang atau layanan juga ikut terganggu. Dalam jangka panjang, ini bisa berujung pada inflasi karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dengan kata lain, kebijakan libur yang tidak selektif bisa menimbulkan distorsi ekonomi yang merugikan banyak pihak.

Solusi yang dapat kita pikirkan bersama adalah meninjau kembali format cuti bersama. Tidak semua momentum perlu diisi dengan cuti kolektif. Akan lebih bijak jika hanya momen besar seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru yang diisi dengan cuti bersama. Di luar itu, kebijakan cuti sebaiknya dikembalikan kepada masing-masing individu dan perusahaan. Ini akan memberikan fleksibilitas lebih besar, menghindari tekanan finansial bagi pengusaha, dan memungkinkan pekerja menggunakan hak cutinya dengan lebih bijak.

Dengan fleksibilitas itu pula, aktivitas ekonomi harian tetap bisa berlangsung. Mereka yang memilih untuk tetap bekerja bisa mendukung perputaran ekonomi mikro, mulai dari transportasi, konsumsi harian, hingga layanan informal. Kita sebagai masyarakat pun akan lebih leluasa dalam mengatur waktu, tanpa merasa terpaksa memanfaatkan cuti yang sebenarnya tidak kita butuhkan saat itu.

Kita tentu memahami pentingnya waktu istirahat. Tapi dalam konteks perekonomian yang sedang penuh tantangan, pengelolaan waktu libur dan cuti perlu dilakukan secara lebih adaptif dan berorientasi pada efisiensi. Jika dikelola dengan baik dan tepat, libur panjang semestinya tidak menjadi beban, melainkan membuka ruang dan peluang ekonomi yang lebih lapang.