Pendidikan sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi, Mampukah?

KORELASI antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi sering kali terdengar seperti dalil klasik dalam buku teks ekonomi pembangunan. Namun bagi kita yang hidup di tengah kompetisi global, relasi itu bukan sekadar teori, melainkan kenyataan yang menentukan arah masa depan bangsa. Pendidikan bukan hanya soal ruang kelas, kurikulum, ijazah, dan apatah lagi soal makanan bergizi 'gratis', tetapi tentang bagaimana sebuah negara membangun manusia yang mampu mencipta nilai tambah, beradaptasi dengan perubahan, dan mendorong produktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Data global terus memperkuat gagasan ini. Menurut Education at a Glance (2024) dari The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), tingkat partisipasi pendidikan menengah di antara usia 25–34 tahun meningkat dari 83 persen menjadi 86 persen sejak 2016, sementara angka kaum muda yang tidak bekerja, bersekolah, atau berlatih menurun dari 16 persen menjadi 14 persen. 

Di banyak negara OECD, individu dengan gelar perguruan tinggi menunjukkan tingkat pekerjaan sekitar 87 persen, jauh lebih tinggi dibanding yang tidak lulus menengah, yang hanya sekitar 60 persen. Pendapatan pekerja bergelar tertier bahkan hampir dua kali lipat dibanding mereka yang berpendidikan rendah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya membuka akses kerja tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan dan penghasilan riil masyarakat.

Negara-negara maju dan berkembang pun memperlihatkan pola yang mana pendidikan berkualitas cenderung berkorelasi positif dengan indikator ekonomi makro. Finlandia, Korea Selatan, dan Singapura adalah contoh negara yang memadukan investasi dalam pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi serta kesiapan teknologi dan manajemen sumber daya manusia yang adaptif. Mereka bukan hanya menghasilkan lulusan, tetapi melahirkan angkatan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar di era digital dan industri 4.0.

Namun, data global juga memberi pelajaran pahit. Turki menghadapi tantangan serius di mana sekitar 32 persen kaum muda berusia 18–24 tahun tidak berada dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan akibat ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ketimpangan investasi di sektor pendidikan pun terlihat dari angka pengeluaran publik yang lebih rendah dibanding rata-rata negara OECD, sehingga menghambat produktivitas jangka panjang.

Kita lihat pula gambaran di Indonesia, di mana hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi juga terukur, meski penuh tantangan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,04 persen pada Triwulan III 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tetap berada pada jalur target tahunan sekitar 5,2 persen. Hal menarik dalam data ini adalah sektor jasa pendidikan mencatat pertumbuhan tertinggi di antara lapangan usaha lain, bahkan mencapai lebih dari 10 persen. Ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas di sektor pendidikan bukan hanya berdampak sosial tetapi juga memberi kontribusi langsung terhadap ekonomi nasional.

Meskipun angka pertumbuhan ini relatif stabil, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tidak sekadar tumbuh kuantitasnya, tetapi juga berkualitas dan relevan. Menurut survei angkatan kerja terbaru, meskipun proporsi lulusan pendidikan tinggi terus naik, tenaga kerja Indonesia masih didominasi lulusan sekolah menengah ke bawah, yang umumnya punya akses pekerjaan dengan produktivitas relatif rendah. Data ini menggambarkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi akan lebih optimal jika diimbangi oleh peningkatan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berubah.

Kedua realitas tersebut menyiratkan bahwa pendidikan adalah elemen fundamental pembangunan ekonomi, bukan sekadar kebijakan sosial semata. Ketika sebuah negara mampu mengoptimalkan sistem pendidikannya, juga berarti memberi pondasi bagi produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi, inovasi yang lebih cepat, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Sebaliknya, jika pendidikan hanya berkembang secara formal tanpa integrasi nyata dengan kebutuhan pasar dan kapasitas industrinya, maka hasil pertumbuhan ekonomi bisa stagnan atau bahkan menimbulkan ketimpangan struktural.

Pendidikan yang berkualitas bukan otomatis menjamin pertumbuhan ekonomi, tetapi tanpa pendidikan berkualitas, pertumbuhan ekonomi akan kehilangan fondasi solidnya. Sebenarnya, kita juga melihat ini dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. OECD dalam sejumlah laporan revisi proyeksi, sempat memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada di kisaran 4,7–4,9 persen, sedikit di bawah ekspektasi pertumbuhan di atas 5 persen, yang menunjukkan adanya tantangan struktural yang masih perlu diatasi, termasuk dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Jika kita ingin ekonomi yang benar-benar tumbuh cepat dan berkelanjutan, maka reformasi pada pendidikan harus menjadi prioritas kebijakan nasional. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, investasi pada pelatihan teknis dan vokasi, serta peningkatan fasilitas serta kualitas tenaga pengajar adalah langkah-langkah strategis yang tidak bisa ditunda. Pendidikan bukan sekadar pabrik ijazah, tetapi mesin pembentuk modal manusia yang mampu bersaing secara global, menciptakan inovasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, pendidikan bukanlah beban anggaran, tetapi investasi strategis yang hasilnya akan dirasakan dalam bentuk produktivitas yang tinggi, inovasi yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang kuat sejatinya lahir dari pikiran-pikiran terdidik yang mampu mencipta peluang di tengah tantangan zaman.