Indonesia Swasembada Pangan atau Sekadar Swasembada Beras?

Aneka bahan pangan sumber karbohidrat [Foto: iStockphoto]

PERDEBATAN data antara Feri Amsari, akademisi hukum tata negara yang dikenal kritis, dan Ahmad Alimuddin, di televisi beberapa waktu lalu mengingatkan saya akan pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada awal 2026 yang mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Klaim Presiden Prabowo tersebut didasarkan pada penghentian impor beras sejak akhir 2025 serta adanya surplus cadangan beras nasional. Sekilas, capaian ini tentu menggembirakan. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah swasembada pangan dapat direduksi hanya pada beras?

Di sinilah kita perlu berhati-hati agar tidak terjebak pada penyederhanaan makna. Dalam pemahaman umum, swasembada berarti kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri. Sementara itu, pangan mencakup spektrum yang jauh lebih luas, yang meliputi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga produk olahan lainnya. Artinya, keberhasilan pada satu komoditas tidak otomatis mencerminkan kemandirian secara keseluruhan.

Kita tidak dapat menutup mata bahwa hingga hari ini Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah bahan pangan strategis. Kedelai, misalnya, masih didatangkan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan industri tempe dan tahu. Gandum, yang menjadi bahan utama berbagai produk konsumsi modern, sepenuhnya berasal dari luar negeri. Begitu pula dengan bawang putih, gula, bahkan beberapa komoditas hortikultura tertentu yang masih mengandalkan pasokan impor.

Fakta ini menunjukkan bahwa struktur ketahanan pangan kita masih rapuh dan belum sepenuhnya mandiri. Maka, ketika kita menyebut telah mencapai swasembada pangan, kita berisiko mengabaikan kompleksitas persoalan yang sesungguhnya belum terselesaikan. Dalam konteks ini, kritik dari berbagai kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil menjadi relevan. Mereka menilai bahwa telah terjadi pergeseran makna, dari swasembada pangan menjadi sekadar swasembada beras.

Kita tentu perlu mengapresiasi keberhasilan dalam menjaga produksi dan stok beras nasional. Ini bukan capaian kecil, mengingat beras merupakan makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia. Stabilitas beras berkontribusi besar terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Namun, menjadikannya satu-satunya indikator swasembada pangan adalah langkah yang terlalu simplistis.

Lebih jauh lagi, kita perlu mempertimbangkan dinamika global yang semakin kompleks. Perubahan iklim, gangguan rantai pasok, hingga ketegangan geopolitik turut memengaruhi ketersediaan pangan dunia. Dalam situasi seperti ini, ketergantungan pada impor justru menjadi titik rawan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif dalam membangun kemandirian pangan menjadi sebuah keharusan.

Kita juga perlu jujur bahwa konsep swasembada pangan secara total mungkin sulit dicapai oleh negara mana pun, termasuk Indonesia. Setiap negara memiliki keterbatasan sumber daya dan keunggulan komparatif yang berbeda. Namun, hal itu tidak berarti kita tidak perlu berupaya. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa ketergantungan terhadap impor tidak berada pada level yang membahayakan kedaulatan pangan nasional.

Dalam kerangka itulah, kita seharusnya menempatkan capaian swasembada beras sebagai batu loncatan, bukan garis akhir. Pemerintah perlu memperluas fokus kebijakan ke komoditas lain yang selama ini masih menjadi titik lemah. Diversifikasi pangan, penguatan produksi dalam negeri, serta perlindungan terhadap petani menjadi agenda yang tidak bisa ditunda.

Kembali ke konteks awal, kita perlu menjaga kejujuran dalam berbahasa dan berpikir. Menyebut sesuatu apa adanya bukanlah bentuk pesimisme ataupun premanisme yang berujung pelaporan, tetapi ini adalah langkah awal menuju kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kita boleh bangga atas capaian yang ada, tetapi kita juga harus sadar bahwa perjalanan menuju kedaulatan pangan sejati masih panjang.