Pesta Babi dan Ruang Demokrasi yang Menyempit

FILM dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale memunculkan kembali perdebatan lama tentang kebebasan berekspresi di Indonesia. Di sejumlah daerah, pemutaran film ini mendapat tekanan, mulai dari pengawasan aparat hingga pembatalan acara nonton bareng. Padahal, kegiatan tersebut dilakukan secara sederhana oleh komunitas, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil.

Film ini mengangkat kisah masyarakat Papua yang menolak proyek pangan berskala besar di wilayah mereka. Lewat cerita itu, kita diperlihatkan bagaimana pembangunan sering berjalan tanpa benar-benar melibatkan warga yang terdampak langsung. Tanah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat diperlakukan seolah kosong dan siap diambil alih atas nama pembangunan nasional.

Fenomena pelarangan atau penghambatan film dokumenter sebenarnya sudah lama terjadi. Banyak film yang berbicara tentang isu sosial-politik mengalami kesulitan tayang karena dianggap sensitif. Bahkan sejak era Reformasi, sejumlah film dokumenter pernah ditolak lembaga sensor ataupun dibatalkan pemutarannya akibat tekanan dari kelompok tertentu.

Hal ini menunjukkan bahwa film dokumenter memiliki posisi berbeda dibanding film hiburan biasa. Film dokumenter tidak sekadar menawarkan cerita, tetapi juga mengajak penonton melihat kenyataan sosial secara lebih tajam. Karena sifatnya yang kritis, film seperti ini sering dipandang mengganggu kepentingan pihak-pihak tertentu.

Nama Dandhy Laksono sendiri sudah lama dikenal lewat karya-karya yang berani membahas persoalan politik, lingkungan, dan relasi kuasa. Film seperti Sexy Killers maupun Dirty Vote menjadi contoh bagaimana film dokumenter mampu memancing diskusi luas di tengah masyarakat. Meski menuai kontroversi, film-film tersebut justru mendapat perhatian besar dari publik.

Berbeda dengan film komersial yang bergantung pada jaringan bioskop, film dokumenter kritis berkembang melalui jalur komunitas. Pemutaran dilakukan di kampus, warung kopi, ruang diskusi, hingga halaman rumah warga. Tradisi ini mengingatkan kita pada konsep “sinema ngamen” dan “sinema jemuran” yang pernah dikenalkan almarhum Gotot Prakosa, yaitu membawa film langsung ke ruang-ruang masyarakat.

Cara distribusi seperti itu ternyata sangat efektif. Banyak dokumenter berhasil menjangkau ribuan penonton tanpa harus masuk bioskop besar. Penonton tidak hanya datang untuk menonton, tetapi juga berdiskusi mengenai persoalan yang diangkat film tersebut.  Di titik inilah film dokumenter menjadi penting. Film dokumenter menciptakan ruang publik tempat kita berbicara tentang isu-isu bersama seperti isu lingkungan, kekerasan, hak masyarakat adat, hingga kebijakan negara. Ketika ruang seperti ini mulai dibatasi, kita patut khawatir karena yang dipersempit bukan hanya pemutaran film, melainkan juga ruang percakapan warga.

Kasus film Pesta Babi memperlihatkan bahwa kebebasan berekspresi masih menghadapi tantangan serius. Dan film dokumenter sesungguhnya bukan sekadar media tontonan, tetapi juga sarana untuk menjaga kesadaran publik tetap hidup di tengah tekanan kekuasaan.