Ketika Pasar Tak Bebas Lagi, Apa Dampaknya bagi Kita?

DALAM kehidupan sehari-hari, kita mungkin tak menyadari betapa pentingnya pasar yang bebas dan kompetitif. Kita terbiasa membeli barang dan jasa dengan harga tertentu, tetapi pernahkah kita bertanya, siapa yang sebenarnya diuntungkan atau dirugikan dari harga itu? Di balik transaksi sederhana di pasar, ada konsep penting dalam ekonomi mikro yang memengaruhi kesejahteraan kita semua, yaitu efisiensi ekonomi dan kesejahteraan pasar.

Pasar yang bebas tanpa intervensi adalah tempat ideal di mana pembeli dan penjual bertemu, menetapkan harga secara sukarela, dan menciptakan nilai tambah bersama. Dalam kondisi ini, surplus konsumen (keuntungan yang kita peroleh karena bisa membeli dengan harga lebih murah dari nilai yang kita harapkan) dan surplus produsen (keuntungan yang didapat karena bisa menjual dengan harga lebih tinggi dari biaya produksi) akan berada pada titik maksimum. Ketika keduanya digabungkan, kita menyebutnya surplus total, sebagai ukuran dari kesejahteraan pasar.

Namun, ketika pemerintah atau pihak lain mulai ikut campur dalam bentuk pembatasan, kontrol harga, atau pajak, kita mulai kehilangan sebagian dari nilai kesejahteraan tersebut. Misalnya, jika pemerintah menetapkan batas jumlah barang yang boleh dijual di pasar, maka akan ada kesenjangan antara harga yang bersedia kita bayar dan harga yang dibutuhkan penjual untuk memproduksi barang tersebut. Hasilnya? Nilai transaksi yang saling menguntungkan hilang, dan kita mengalami apa yang disebut sebagai deadweight loss atau kerugian kesejahteraan murni.

Begitu pula saat harga dikontrol, misalnya pemerintah menetapkan harga maksimum agar barang tetap terjangkau. Sekilas, ini terlihat berpihak pada kita sebagai konsumen. Tapi efek sampingnya sering kali tidak diinginkan, yaitu memicu kelangkaan. Ketika permintaan naik dan harga tidak bisa menyesuaikan, produsen enggan memasok barang. Akibatnya, kita kesulitan mendapat barang tersebut, atau harus mencarinya di pasar gelap. Memang ada sebagian konsumen yang diuntungkan karena bisa membeli lebih murah, tapi produsen kehilangan pendapatan. Dan transaksi yang seharusnya terjadi, gagal terealisasi.

Pajak juga memberi dampak serupa. Ketika pemerintah mengenakan pajak per unit barang, maka harga yang kita bayar lebih tinggi dari harga yang diterima oleh penjual. Selisih ini, yang diakibatkan adanya pajak, masuk ke kas negara. Tapi di luar itu, kita juga harus menanggung beban yang tidak terlihat: turunnya jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar. Baik kita sebagai pembeli maupun produsen sama-sama kehilangan surplus. Dan meskipun sebagian uang masuk ke pemerintah, masih ada bagian dari kerugian yang tidak bisa dikembalikan ke kita. Itulah yang disebut beban berlebih atau excess burden.

Menariknya, siapa yang menanggung beban pajak lebih besar tergantung pada elastisitas. Jika kita sebagai konsumen sangat tergantung pada suatu barang (tidak elastis), maka kita akan membayar pajak lebih besar. Tapi jika kita bisa beralih ke barang lain dengan mudah, maka beban lebih banyak jatuh ke produsen. Hal ini penting dipahami karena tak semua kebijakan pajak berdampak adil bagi semua pihak.

Kita juga harus waspada terhadap biaya transaksi, seperti biaya agen, broker, atau calo, yang bekerja seperti pajak terselubung. Meskipun tidak dipungut negara, biaya ini tetap menciptakan celah antara harga beli dan harga jual, dan lagi-lagi, mengurangi nilai kesejahteraan total.

Bagaimana dengan perdagangan internasional? Jika kita membeli barang dari luar negeri dan harganya lebih murah dibandingkan harga dalam negeri, maka kita sebagai konsumen diuntungkan. Sayangnya, produsen lokal bisa dirugikan karena kalah bersaing. Namun secara keseluruhan, masyarakat tetap mendapatkan keuntungan bersih. Ketika pemerintah mengenakan tarif (pajak impor) untuk melindungi produsen lokal, konsumen harus membayar lebih mahal. Surplus konsumen turun, surplus produsen naik, tapi sebagian besar tetap hilang dalam bentuk kerugian kesejahteraan yang tidak bisa digantikan oleh pendapatan negara dari tarif.

Bahkan kebijakan kuota impor, yang membatasi jumlah barang luar yang masuk, bisa jadi lebih buruk. Tidak seperti tarif, kuota tidak memberi tambahan pendapatan ke pemerintah, tapi tetap menciptakan kerugian kesejahteraan yang sama.

Intinya, campur tangan terhadap mekanisme pasar, baik melalui harga, pajak, atau pembatasan perdagangan, bisa menimbulkan dampak yang lebih luas dari yang kita kira. Kita memang ingin keadilan, harga terjangkau, atau perlindungan industri lokal. Namun, jika tidak hati-hati, kebijakan tersebut justru bisa merugikan semua pihak: pembeli, penjual, dan bahkan negara sendiri.

Sebagai bagian dari masyarakat, kita harus memahami bahwa keseimbangan pasar bukan hanya angka di grafik. Ia adalah cerminan dari keputusan, kebutuhan, dan nilai tukar yang saling menguntungkan. Jika terlalu banyak intervensi, kita kehilangan manfaat dari sistem itu. Dan akhirnya, kita semua yang akan menanggung akibatnya.