Menjaga Laut, Menjaga Masa Depan Pangan dan Ekonomi Kita

Anak-anak nelayan di perairan Maumere, NTT [Foto: Dokpri 2008]

INDONESIA dianugerahi kekayaan laut yang luar biasa. Lebih dari dua pertiga wilayah kita berupa perairan, lengkap dengan sumberdaya ikan yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat pesisir. Namun, di balik luasnya hamparan biru itu, kita menghadapi kenyataan bahwa sumberdaya ikan, meskipun terbarukan, tidak akan selamanya mampu menahan laju eksploitasi tanpa pengelolaan yang bijak. Dalam perspektif ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, pengelolaan ikan bukan sekadar urusan hasil tangkapan, tetapi tentang bagaimana kita menjaga keberlanjutan manfaat ekonomi yang menghidupi jutaan keluarga nelayan.

Sumberdaya ikan memiliki dua karakter penting, yaitu dapat diperbaharui (renewable) dan bersifat milik umum (common resources). Inilah kombinasi yang sering memunculkan dilema. Ketika sesuatu dapat diakses semua orang dan tidak ada kepemilikan jelas, maka berlaku hukum klasik "tragedy of the commons". Setiap nelayan merasa perlu menangkap sebanyak mungkin sebelum orang lain melakukannya. Dampaknya adalah penangkapan berlebihan yang menggerus stok ikan lebih cepat daripada kemampuan alaminya untuk pulih.

Kini, peringatan itu bukan lagi teori. Data KKP 2023 menunjukkan bahwa beberapa wilayah perairan Indonesia, seperti Laut Jawa, Selat Malaka, dan Laut Flores, telah berada pada status tangkap lebih. Sementara itu, perikanan tuna di wilayah timur mengalami tekanan signifikan terlihat dari makin kecilnya ukuran ikan tangkapan dan semakin jauhnya fishing ground. Kondisi ini sejalan dengan temuan FAO bahwa lebih dari 34% stok ikan dunia sudah berada pada titik overfished.

Jika kita tidak mengubah cara pandang, kerugian bukan hanya ekologis tetapi juga ekonomi. Ketika ikan menipis, biaya operasional nelayan meningkat karena harus melaut lebih jauh, lebih lama, dan menggunakan teknologi yang lebih mahal. Dalam jangka panjang, ketimpangan pendapatan justru membesar karena hanya pelaku usaha besar yang mampu bertahan, sedangkan nelayan kecil tersingkir.

Kita butuh pendekatan pengelolaan yang menyelaraskan efisiensi, keberlanjutan, dan pemerataan. Penutupan musim penangkapan, seperti yang diterapkan di Peru pada perikanan anchovy, bisa menjadi contoh. Kebijakan ini memungkinkan ikan memijah dan memulihkan stok. Demikian pula zonasi penangkapan atau fishing belt penting untuk memberi ruang bagi nelayan kecil agar tak tersingkir oleh kapal industri. Namun, kebijakan yang baik tidak cukup tanpa penegakan hukum yang konsisten. Masalah terbesar kita selama ini adalah lemahnya pengawasan dan tingginya pelanggaran alat tangkap.

Perspektif ekonomi lingkungan menekankan bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga menjaga manfaat ekonomi untuk generasi mendatang. Jika stok ikan tetap stabil, maka nilai ekonomi jangka panjang akan jauh lebih besar dibanding eksploitasi jangka pendek. Dengan kata lain, keberlanjutan adalah investasi.

Kita harus menyadari bahwa laut bukan hanya sumber pendapatan, tetapi fondasi masa depan pangan dan ekonomi kita. Pengelolaan yang adil, transparan, dan berbasis sains adalah jalan menuju laut yang tetap produktif. Pada akhirnya, menjaga ikan berarti menjaga kita sendiri. Let’s rethink, let’s restore, let’s sustain!