Memahami Pink Tax: Ketika Harga Produk Perempuan Lebih Mahal

Ilustrasi [Foto: Shutterstock]

KITA pasti pernah menjumpai produk perempuan yang harganya lebih mahal, meski manfaatnya sama dengan produk untuk laki-laki. Fenomena ini dikenal sebagai pink tax—bukan pajak resmi, melainkan selisih harga yang muncul hanya karena sebuah produk ditujukan untuk perempuan. Praktik ini sering luput dari perhatian karena tampil begitu halus melalui kemasan, warna, atau citra feminin yang sengaja dibuat menarik.

Menurut penjelasan DJP, pink tax bekerja sebagai biaya tambahan yang tidak kita sadari. Industri memasarkan produk tertentu sebagai kebutuhan penting bagi perempuan, sehingga harga bisa dinaikkan tanpa banyak pertanyaan. Padahal, jika dibandingkan, fungsi barang tersebut tidak berubah—yang berganti hanyalah tampilan dan segmentasinya.

Contohnya tidak hanya pada alat cukur dan sabun muka. Parfum juga sering menunjukkan pola serupa. Parfum laki-laki dengan isi 50 ml bisa dijual di harga standar, misalnya Rp150.000,00. Namun versi perempuan dengan volume sama bisa mencapai Rp250.000,00, padahal kualitas ketahanan aromanya tidak lebih baik. Bahkan pada produk pakaian, seperti kaus polos, perbedaan ini terasa. Kaus laki-laki sering dijual lebih murah, sementara kaus perempuan yang tipis dan ukurannya lebih kecil bisa dibanderol lebih tinggi hanya karena dianggap “fashionable”.

Contoh lainnya muncul pada deodorant. Deodorant laki-laki yang dibuat untuk aktivitas berat biasanya memiliki harga sekitar Rp20.000,00–Rp30.000,00. Tetapi deodorant perempuan, yang sering diberi sentuhan aroma bunga atau buah, bisa melompat hingga dua kali lipat. Padahal, perbedaan itu tidak selalu berarti formulanya lebih efektif.

Harga yang berbeda ini biasanya dibenarkan dengan alasan estetika: kemasan lebih indah, warna lebih lembut, atau branding yang digambarkan lebih eksklusif. Namun faktor visual seperti itu tidak seharusnya membuat harga produk dasar naik tajam. Di sinilah kita bisa melihat bagaimana industri memanfaatkan citra feminitas sebagai alat untuk menambah margin keuntungan.

Jika dibiarkan, kita akan terus menganggap pink tax sebagai sesuatu yang wajar. Padahal, fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan masih dibebani biaya tambahan dari konstruksi sosial tentang kecantikan dan perawatan tubuh. Ketika standar-standar tersebut terus dipasarkan, harganya pun ikut membebani konsumen perempuan.

Karena itu, kita perlu lebih kritis. Bandingkan produk tanpa melihat label gendernya, pertimbangkan fungsi, dan pilih yang paling masuk akal. Semakin sadar kita sebagai konsumen, semakin besar peluang kita mendorong industri agar menetapkan harga yang lebih adil. Dengan kesadaran kolektif, kita bisa membantu mengurangi praktik pink tax dan membuat belanja sehari-hari terasa lebih setara.