MBG dan Ujian Ketahanan Pangan Kita

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG), suka tidak suka, setuju atau tidak setuju, efektif atau tidak efektif, telah berjalan sejak tahun lalu. Dalam lanskap pembangunan nasional, kebijakan ini diposisikan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar program bantuan. Namun, setiap kebijakan berskala besar selalu membawa konsekuensi. Dalam konteks MBG, konsekuensi itu mulai terasa di satu titik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu harga pangan.

Lonjakan anggaran MBG yang drastis—dari puluhan triliun rupiah menjadi ratusan triliun—menandai perubahan skala yang fundamental. Negara, dalam waktu singkat, menjelma menjadi pembeli pangan terbesar di pasar domestik. Beras, telur, ayam, susu, dan sayuran tidak lagi sekadar komoditas konsumsi rumah tangga, melainkan bahan baku program nasional yang menyerap pasokan secara serentak.

Di sinilah persoalan struktural mulai mengemuka. Pasar pangan kita sejatinya masih rapuh. Produksi sangat bergantung pada musim, distribusi panjang, dan pelaku kecil yang rentan terhadap fluktuasi harga. Ketika permintaan melonjak tajam tanpa diimbangi kesiapan produksi dan tata kelola pengadaan yang matang, gejolak harga menjadi hampir tak terhindarkan.

Pola pengadaan MBG yang cenderung terpusat dan bergantung pada distributor besar berpotensi menciptakan distorsi. Dapur-dapur MBG menyerap bahan pangan dalam jumlah besar, sementara pedagang pasar tradisional harus berebut pasokan dengan daya tawar yang jauh lebih lemah. Akibatnya, harga di tingkat ritel terdorong naik, dan beban akhirnya jatuh ke pundak konsumen.

Kita perlu menyadari bahwa inflasi pangan bukan sekadar angka statistik, tetapi realitas yang dirasakan langsung oleh rumah tangga berpendapatan rendah, oleh pedagang kecil yang margin keuntungannya kian menipis, dan oleh warung makan yang terpaksa menaikkan harga demi bertahan. Ketika daya beli melemah, efek dominonya menjalar ke ekonomi lokal.

Risiko ini menjadi semakin besar ketika MBG berjalan beriringan dengan momentum musiman. Ramadan dan Lebaran, yang pada 2026 jatuh relatif awal, hampir selalu diikuti kenaikan permintaan pangan. Jika pada saat yang sama negara tetap melakukan penyerapan besar-besaran, tekanan harga bisa berlipat ganda. Dalam situasi seperti itu, kebijakan sosial justru berpotensi menambah beban sosial.

Namun, mengkritisi risiko inflasi bukan berarti menolak MBG, meskipun menolakpun (harusnya) tak masalah. Yang perlu kita pertanyakan adalah cara menjalankannya. Inflasi bukanlah nasib yang tak bisa dihindari, melainkan hasil dari pilihan kebijakan. Masalah utama MBG bukan pada tujuannya, melainkan pada kecenderungan menjalankannya secara tergesa-gesa, seolah pasar dan produksi akan menyesuaikan dengan sendirinya.

Padahal, intervensi sebesar ini menuntut perencanaan lintas sektor yang solid. MBG seharusnya berjalan seiring dengan peta produksi pangan nasional. Sinkronisasi antara kementerian, pemerintah daerah, Badan Pangan Nasional, dan Bulog menjadi keharusan, bukan pelengkap. Produksi telur, ayam, dan susu tidak bisa ditingkatkan secara instan; ia membutuhkan kepastian pasokan pakan, pembiayaan, dan distribusi yang terencana.

Negara juga perlu mengubah cara hadir di pasar. Pemanfaatan cadangan pangan pemerintah dan skema kontrak pembelian di muka dapat memberi kepastian bagi produsen tanpa mengagetkan pasar. Dengan demikian, negara tidak berperan sebagai pembeli panik, melainkan sebagai penyangga stabilitas.

Lebih dari itu, distribusi MBG semestinya menjadi momentum memperkuat ekonomi lokal. Pelibatan koperasi desa, BUMDes, dan kelompok tani bukan hanya soal pemerataan, tetapi strategi untuk mencegah konsentrasi permintaan di segelintir jalur distribusi. Ketika rantai pasok diperpendek, tekanan harga pun dapat diredam.

Sesungguhnya, MBG adalah ujian bagi cara kita mengelola kebijakan publik. Apakah kita mampu menjaga keseimbangan antara tujuan mulia dan dampak ekonomi yang nyata? Program ini bisa menjadi tonggak perbaikan gizi nasional sekaligus penguatan sistem pangan. Namun, tanpa kehati-hatian, evaluasi berkelanjutan, dan keberanian mengoreksi arah, MBG berisiko menciptakan paradoks, dimana negara memberi makan, tetapi harga pangan kian sulit dijangkau.  

Di titik inilah, kebijakan membutuhkan kebijaksanaan. Kita tidak hanya dituntut memberi makan hari ini, tetapi juga menjaga agar dapur-dapur rakyat tetap mengepul esok hari.