Cara Genit Menghadapi Penguasa Bebal

DI tengah riuhnya perdebatan tentang beragam program penguasa, sering muncul rasa pesimis, yaitu  seolah-olah ketika kebijakan sudah berada di tangan penguasa politik dengan segala aparat dan perangkatnya, ruang gerak rakyat menjadi semakin sempit. Kita merasa suara di bilik pemilu tak cukup kuat, kritik di media sosial cepat tenggelam, kritik tajam dibalas teror, dan jalur hukum terasa jauh dari jangkauan. Namun benarkah kita benar-benar tak punya daya?

Kita kerap lupa bahwa relasi antara negara, pasar, dan rakyat tidak hanya ditentukan oleh politik elektoral. Ada satu ruang sunyi dan "ruang genit" yang jarang kita sadari kekuatannya, yaitu perilaku ekonomi kita sehari-hari. Cara kita bekerja, berbelanja, menabung, dan mengonsumsi sesungguhnya membentuk arus besar yang menentukan arah kebijakan para penguasa bebal.

Sebagai warga negara, kita memang memiliki kewajiban pajak dan kepatuhan hukum. Itu sebagai dasar negara modern saat ini. Tetapi di luar kewajiban tersebut, kita tetap punya kebebasan menentukan gaya hidup dan preferensi konsumsi. Kita bisa memilih menjadi konsumen yang lebih sadar, bukan sekadar pembeli pasif yang mengikuti arus iklan dan promosi. Lalu bagaimana cara genit menghadapi penguasa bebal?

Pertama, kita dapat memperkuat ekonomi lokal secara sah dan terbuka. Membeli hasil pertanian langsung dari petani, yang mungkin petani-petani itu keluarga atau tetangga kita, berbelanja di pasar-pasar tradisional, atau membeli produk UMKM dari tetangga. Hal-hal seperti ini bukanlah tindakan melawan hukum, melainkan bentuk keberpihakan pada rantai distribusi yang lebih pendek dan adil. Kita tentu paham berapa biaya transaksi dan yang menguasai jalur distribusi yang panjang ini? Ketika kita sadar dari mana makanan berasal dan siapa yang memproduksinya, kita tidak hanya bertransaksi, tetapi juga membangun relasi sosial sekaligus membangun kohesi sosial yang lebih sehat.

Kedua, kita bisa menata ulang pola konsumsi. Negara memang memperoleh pendapatan dari pajak konsumsi, tetapi keputusan untuk hidup lebih sederhana adalah hak kita sepenuhnya. Membeli ke produk-produk tetangga atau petani, tentu akan menghilangkan atau setidaknyan mengurangi pajak konsumsi kita. Berbeda kalau kita belanja di gerai-gerai "formal", pajak menjadi beban pembeli, dan itu pasti membebani konsumen. Mengurangi belanja yang tidak perlu, membatasi gaya hidup impulsif, atau berhenti dari kebiasaan konsumtif tertentu adalah langkah personal yang berdampak kolektif. Minimalisme bukan sekadar tren, melainkan sikap politik yang halus, karena kita menolak dikendalikan oleh dorongan belanja tanpa arah.

Ketiga, kita dapat membangun solidaritas komunitas. Di tingkat RT RW, desa, atau lingkungan kerja, kerja sama ekonomi bisa dilakukan secara legal dan transparan, misalnya membuat koperasi yang benar-benar koperasi (bukan koperasi yang dikomando), arisan produktif, atau kolaborasi jasa antarwarga. Ketika kita saling menguatkan, ketergantungan pada struktur besar yang jauh dari kontrol kita menjadi berkurang. Hal ini bukan soal menghindari aturan, tetapi memperluas ruang kemandirian yang sah.

Keempat, kita perlu meningkatkan literasi keuangan. Menabung, berinvestasi, atau memiliki aset produktif adalah bagian dari perencanaan hidup yang bertanggung jawab. Selama dilakukan sesuai regulasi, pengelolaan keuangan yang cerdas memberi kita ketahanan menghadapi kebijakan apa pun. Warga yang mandiri secara finansial lebih sulit ditekan oleh perubahan politik. Menabung di bank misalnya, mungkin seperlunya saja, untuk memudahkan transaksi seperlunya dan sedikit liquiditas. 

Di atas semua itu, kekuatan kita sesungguhnya terletak pada konsistensi. Pemerintah mana pun sangat bergantung pada partisipasi aktif warganya, bukan hanya warga yang menjadi pemilihnya, tetapi sebagai pekerja, pembayar pajak, dan konsumen. Ketika kita lebih kritis, lebih sadar, dan lebih terorganisasi, kebijakan publik pun akan menyesuaikan diri dengan realitas tersebut.

Perlawanan tidak selalu berarti konfrontasi di jalan. Kadang memang harus dihadirkan dalam keputusan sederhana seperti di atas. Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang seberapa sadar warganya menggunakan hak dan kewajibannya. Jika kita ingin perubahan, kita perlu membangun daya tawar kolektif yang berbasis etika, hukum, dan solidaritas.