Bupati Tulungagung dan Sepatunya

Sepatu Bupati Tulungagung uang di sita KPK [Foto: detik.com]

OPERASI tangkap tangan yang kembali dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Gatut Sunu Wibowo seolah mengulang narasi lama yang belum juga usai. Publik sudah akrab dengan pola semacam ini: pejabat, kekuasaan, dan dugaan penyimpangan. Namun, di tengah rangkaian peristiwa yang serius itu, justru detail kecil yang memantik perhatian luas, yaitu empat pasang sepatu mewah.

Sepatu, benda sederhana yang sehari-hari melekat pada kehidupan siapa pun, tiba-tiba berubah menjadi simbol yang sarat makna. Ketika nilainya mencapai puluhan juta rupiah per pasang, sepatu tak lagi sekadar pelindung kaki, tetapi menjelma menjadi penanda gaya hidup, bahkan bisa dibaca sebagai representasi jarak sosial antara elite kekuasaan dan masyarakat yang mereka wakili atau pimpin.

Di titik ini, publik tidak hanya melihat barang, tetapi membaca pesan di baliknya. Sepatu-sepatu itu, entah moccasin, loafer, atau sneakers premium, menghadirkan pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu  bagaimana relasi antara jabatan publik dan gaya hidup pribadi? Pertanyaan ini menjadi relevan karena setiap rupiah yang beredar di sekitar kekuasaan selalu mengandung dimensi akuntabilitas.

Ironinya, sepatu adalah benda yang paling dekat dengan tanah, yang ia bersentuhan langsung dengan realitas paling bawah. Namun dalam kasus ini, sepatu justru tampak menjauh dari makna “membumi”. Sepatu terangkat menjadi simbol kemewahan yang kontras dengan keseharian banyak orang. Di sinilah publik mulai merasakan keganjilan, bahkan sebelum proses hukum sepenuhnya berjalan.

Pernyataan KPK yang belum membuka detail spesifikasi barang sitaan justru menambah ruang tafsir. Masyarakat menunggu, bukan sekadar untuk mengetahui merek atau harga, tetapi untuk melihat bagaimana perkara ini akan berakhir. Dalam konteks hukum, barang-barang tersebut nantinya akan dilelang setelah putusan berkekuatan tetap. Di satu sisi, ini adalah prosedur. Di sisi lain, ada semacam simbolisme bahwa barang yang lahir dari dugaan penyimpangan dikembalikan kepada publik melalui mekanisme negara.

Sepatu, dalam pengertian paling sederhana, mengikuti langkah pemakainya. Sepatu tidak menentukan arah, hanya menyesuaikan. Maka, ketika langkah itu keliru, sepatu pun ikut menjadi saksi. Sepatu bupati itu diam, tetapi menyimpan cerita.

Dari sini, publik diajak untuk membaca kembali makna kekuasaan. Bahwa jabatan bukanlah ruang untuk menumpuk simbol kemewahan, melainkan amanah yang menuntut kepekaan. Dalam kesederhanaan dan integritas, justru terdapat legitimasi yang lebih kuat dibandingkan segala atribut material. Kasus ini mungkin akan berlalu seperti banyak kasus sebelumnya. Namun jejaknya, termasuk jejak sepatu itu akan menyisakan pelajaran. Bahwa setiap langkah dalam kekuasaan selalu memiliki konsekuensi.