Inflasi Pengamat vs Inflasi Pejabat

Pejabat yang banyak [Sumber: askara.co]

PERNYATAAN yang menyebut adanya “inflasi pengamat” mungkin dimaksudkan sebagai kritik terhadap maraknya opini yang tidak berbasis data. Namun, alih-alih meredam perdebatan, narasi ini justru memantik respons yang lebih luas dari publik. Muncul istilah tandingan, yaitu “inflasi pejabat”. Sebuah sindiran yang bukan sekadar permainan diksi, melainkan refleksi dari kegelisahan masyarakat terhadap banyaknya pejabat yang melebihi kapasitas namun tak berkualitas dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam ruang demokrasi, kritik bukanlah ancaman, melainkan bagian dari mekanisme koreksi. Ketika kritik dijawab dengan delegitimasi, yang terjadi bukanlah klarifikasi, tetapi pembelahan. Publik tidak lagi melihat substansi persoalan, melainkan siapa yang lebih berhak berbicara. Di titik ini, perdebatan kehilangan arah, dan kepercayaan mulai tergerus.

Istilah inflasi pejabat menjadi simbol kekecewaan yang lebih dalam. Ini menggambarkan persepsi bahwa jumlah pejabat yang dinilai tidak responsif atau tidak kompeten terasa semakin banyak. Bahkan, dalam persepsi yang lebih sinis, muncul pula label pejabat penjilat, yaitu pejabat yang dianggap lebih sibuk menjaga citra kekuasaan daripada menyuarakan kebenaran. Dalam konteks ini, kritik publik tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari pengalaman sehari-hari yang dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, tudingan terhadap pengamat juga tidak sepenuhnya tanpa dasar. Dalam era informasi yang serba cepat, opini kerap mendahului data. Namun, menyederhanakan persoalan menjadi sekadar “pengamat inkompeten” justru berisiko menutup ruang dialog yang sehat. Sebab, kualitas demokrasi justru diukur dari kemampuannya menampung perbedaan pandangan, bukan menyingkirkannya.

Lebih jauh, polemik ini menunjukkan adanya jarak antara narasi dan realitas. Pemerintah dapat membangun citra melalui komunikasi, tetapi legitimasi sejati lahir dari kinerja yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika kebijakan tidak sejalan dengan harapan publik, kritik akan menemukan jalannya, baik dalam bentuk analisis serius maupun sindiran kolektif.

Dalam situasi seperti ini, memperkeras retorika bukanlah solusi. Yang dibutuhkan adalah perbaikan substansi, yaitu dengan kebijakan yang tepat, implementasi yang konsisten, serta transparansi yang dapat diuji. Kritik tidak akan hilang dengan sendirinya, tetapi dapat diredam melalui kepercayaan yang dibangun secara nyata. Dan kepercayaan publik hanya bisa dijaga dengan integritas dan konerja, bukan sekadar narasi basa-basi.