Bagaimana Menjadikan KKM yang Lebih Berdampak bagi Masyarakat?

Penerimaan mahasiswa KKM Undar Jombang di Kabupaten Blora, Jawa Tengah [24 Juli 2024]

KULIAH Kerja Mahasiswa (KKM) sering kali dipahami sebagai kewajiban akademik semata. Kita datang ke desa, membuat program, menjalankan kegiatan, lalu pulang dengan laporan. Namun, pertanyaan pentingnya adalah sejauh mana KKM kita benar-benar berdampak bagi masyarakat? Dampak inilah yang membedakan KKM yang sekadar formalitas dengan KKM yang meninggalkan jejak perubahan.

Kunci utama KKM yang berdampak terletak pada tahap paling awal, yakni identifikasi permasalahan dan potensi desa. Tanpa identifikasi yang tepat, program kerja berisiko meleset dari kebutuhan riil masyarakat. Dalam pembekalan KKM, mahasiswa diarahkan untuk menggali persoalan sosial melalui observasi langsung dan wawancara dengan aparat desa maupun tokoh masyarakat. Proses ini bukan hanya pengumpulan data, tetapi latihan empati, yang mana kita belajar mendengar, memahami, dan merasakan persoalan dari sudut pandang warga.

Masalah desa sering kali beragam dan saling terkait. Mulai dari UMKM yang kesulitan pembukuan dan promosi, produk pertanian yang dijual murah karena masih mentah, hingga persoalan lingkungan seperti kebiasaan membuang sampah ke sungai. Jika semua masalah ingin ditangani sekaligus, kita justru kehilangan fokus. Karena itu, penentuan skala prioritas menjadi langkah krusial agar program KKM benar-benar berdampak.

Penentuan prioritas tidak boleh asal pilih. Kita diajak menggunakan analisis KUWAT—Kesempatan, Uang, Waktu, Alat, dan Tenaga—untuk menilai apakah sebuah masalah realistis ditangani dalam waktu KKM yang terbatas. Di sinilah KKM melatih nalar kritis kita bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan, tetapi masalah yang dipilih harus memberi manfaat paling nyata dan terukur bagi masyarakat.

Program kerja yang berdampak selalu berangkat dari pertanyaan sederhana namun mendasar: program ini mengurangi masalah apa, hasilnya apa untuk masyarakat, dan bagaimana keberlanjutannya? Dalam konteks ini, mahasiswa bukan “pahlawan” yang datang membawa solusi instan, melainkan fasilitator yang mendampingi masyarakat agar mampu bergerak mandiri. Misalnya, mendampingi pelaku UMKM agar mampu membuat pembukuan sederhana dan memanfaatkan media sosial untuk promosi. Dampaknya bukan hanya pada peningkatan penjualan saat KKM berlangsung, tetapi juga pada kemampuan UMKM bertahan setelah kita kembali ke kampus.

Koordinasi dengan aparat desa dan tokoh masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan. Program yang disusun sepihak, tanpa melibatkan warga, cenderung berhenti saat KKM usai. Sebaliknya, ketika masyarakat dilibatkan sejak perencanaan, mereka merasa memiliki program tersebut. Rasa memiliki inilah yang menjadi fondasi dampak jangka panjang. Kita belajar bahwa perubahan sosial tidak bisa dipaksakan, tetapi dibangun bersama.

Dampak KKM juga tercermin dalam cara kita menyusun laporan. Laporan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan cermin proses pembelajaran dan dampak kegiatan. Laporan yang baik mampu menunjukkan hubungan antara masalah, program, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Dengan demikian, KKM tidak berhenti sebagai cerita pengalaman, tetapi menjadi referensi bagi program lanjutan di masa depan .

Oleh karena itu, KKM yang berdampak bukan diukur dari banyaknya kegiatan, melainkan dari relevansi dan keberlanjutan manfaatnya. Kita mungkin hanya berada di desa selama beberapa minggu, tetapi jika program disusun berbasis kebutuhan nyata dan melibatkan masyarakat, dampaknya bisa dirasakan lebih lama. KKM pun berubah makna: dari sekadar kewajiban akademik menjadi ruang belajar sosial yang membentuk kepekaan, tanggung jawab, dan keberpihakan kita pada persoalan nyata.

Di sinilah letak nilai KKM yang sesungguhnya. Ketika kita mampu menghubungkan identifikasi masalah dengan aksi nyata yang berdampak, KKM tidak hanya memberi nilai di transkrip, tetapi juga meninggalkan nilai bagi masyarakat—dan bagi kita sendiri sebagai calon intelektual yang peka dan peduli.