Energi Baru Terbarukan, Jalan Menuju Kemandirian Energi

PEMERINTAH tengah menapaki langkah besar dalam sejarah energi nasional dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Upaya ini bukan sekadar proyek teknokratis, tetapi langkah strategis menuju kemandirian energi yang berdaulat dan berkeadilan. Kita semua tahu, ketergantungan terhadap energi fosil telah menjadi beban ekonomi yang berat. Harga minyak dunia yang fluktuatif membuat devisa terus terkuras, sementara cadangan dalam negeri kian menipis. Karena itu, memperkuat pondasi energi bersih bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Salah satu tonggak penting dari transformasi ini adalah pengembangan bioenergi, khususnya program B40. Campuran biodiesel dari minyak sawit dengan solar ini telah menjadi bukti nyata bahwa sumber daya lokal dapat diolah menjadi energi strategis nasional. Program tersebut bukan hanya mendukung ketahanan energi, tetapi juga menciptakan efek ganda: meningkatkan nilai tambah produk sawit, menghemat devisa, membuka lapangan kerja, dan menekan emisi karbon. Ketika petani sawit di berbagai daerah ikut terlibat dalam rantai produksi energi, kita sebenarnya sedang membangun ekosistem baru yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama transisi energi.

Namun, bioenergi hanyalah salah satu bagian dari mosaik besar energi hijau. Pemerintah kini mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis panas bumi dan tenaga surya. Pembangkit-pembangkit ramah lingkungan mulai tersebar di berbagai wilayah, dari kota besar hingga pelosok desa. Setiap kilowatt energi bersih yang dihasilkan adalah langkah kecil namun berarti menuju kedaulatan energi. Kita tidak hanya berbicara tentang mengganti sumber daya, tetapi juga membangun peradaban baru yang berorientasi pada keberlanjutan.

Menariknya, pembangunan energi terbarukan kini tidak lagi hanya milik negara dan korporasi besar. Pemerintah mulai menggandeng koperasi dan masyarakat desa dalam proyek PLTS komunal. Akses terhadap energi bersih ini telah membawa dampak nyata bagi perekonomian lokal. Desa-desa yang dulu gelap kini bisa menggerakkan aktivitas ekonomi malam hari, membuka usaha baru, dan meningkatkan produktivitas. Di sinilah letak keadilan energi: ketika manfaatnya dirasakan hingga ke akar rumput, bukan hanya di ruang rapat pejabat atau pabrik besar.

Langkah ini tentu perlu dukungan bersama. Target bauran energi terbarukan sebesar 19–23 persen pada tahun 2030 sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional adalah kompas yang jelas. Namun, tanpa partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah, target itu akan sulit tercapai. Kita harus menjadikan transisi energi bukan sekadar agenda kebijakan, tetapi gerakan nasional.

Kita hidup di masa ketika bumi menuntut perubahan. Setiap liter solar yang diganti dengan biodiesel, setiap panel surya yang terpasang di atap rumah, dan setiap desa yang mandiri energi adalah kontribusi nyata menuju masa depan hijau. Kemandirian energi bukan lagi mimpi. Ia sedang tumbuh dari kebun, dari matahari, dan dari semangat kita bersama.